PBNU dan Muhammadiyah Sepakat Meminta Tunda, Namun Jubir Presiden Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Tetap Sesuai Jadwal

[Siaran Pers Surat Pernyataan dari PBNU dan Muhammadiyah]

Jakarta | AbangPutih.com – Mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al-nafs dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi yakni hifdz al-mâl masyarakat. “Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” kata surat resmi yang dikeluarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahad (20/9/2020).

Oleh karena itu pada surat yang ditandatangani KH Said Aqil Siroj selaku Ketua Umum dan Helmy Faishal Zaini sebagai Sekretaris Jenderal PBNU tersebut disampaikan permintaan. “Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” kata surat tersebut.

Dalam pandangan PBNU, pelaksanaan Pilkada, meski pun telah dilakukan dengan protokol kesehatan yang diperketat, tidak menutup kemungkinan masih akan sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. Bila kemudian serentak ditunda, maka diharuskan merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Pada poin ketiga pada surat tersebut mengingatkan semua kalangan untuk memperhatikan pelaksanaan Pilkada yang ternyata menimbulkan banyak masalah. “Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” tegas surat tersebut yang dikutip dari jatim.nu.or.id.

Disamping itu sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19.

Maka dari itu, dikutip dari Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Penanganan Covid-19, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut dan menyarankan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda. Bagi Muhammadiyah, keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.

Surat Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Penanganan Covid-19 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Umum dan Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed, sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut juga menilai, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dankomunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontra produktif. “Di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9).

“Kami melihat keadaan ini sangat mengkhawatirkan, dan pelaksanaan Pilkada seperti yang sekarang ini sudah sempat kita saksikan bersama-sama. Baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja itu sudah terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita melihat kekhawatiran berbagai pihak, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak mematuhi protokol Covid- 19 itu juga bisa kita lihat bersama-sama dari bagaimana perayaan-perayaan itu juga tetap dilakukan dan berbagai bentuk pengumpulan dan pengerahan massa itu terus terjadi,” ungkapnya.

Dengan segala pertimbangan tersebut, Muhammadiyah mengusulkan agar KPU dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR dan Kemendagri, itu bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut Mu’ti, dari sisi regulasi sebetulnya ada celah yang memungkinkan untuk menunda Pilkada 2020. Dia mengingatkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) memiliki kedudukan yang kuat dan sama dengan undang-undang.

“Sesuai UU Dasar, dalam keadaan genting dan memaksa, pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. (Jika) UU diubah, prosesnya lama. Tetapi kalau perppu, wewenangnya kan ada di tangan presiden,” ujarnya. Karena itu, Mu’ti mengungkapkan, kalau Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mendengar aspirasi rakyat, dipertimbangkan dengan meninjau dari kedaruratan Covid-19 dan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19, maka pemerintah dengan segala kewenangannya secara konstitusional dapat menetapkan Perppu untuk menunda Pilkada serentak 2020.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal tanggal 9 Desember 2020. Hal itu dilakukan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih, serta dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. “Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada,” ujar Fadjroel dalam siaran pers Jakarta dikutip dari Republika.co.id, Senin (21/9).

Fadjroel menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir. “Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” ujar Fadjroel.

Fadjroel juga mengatakan, pilkada di masa pandemi bukan mustahil, negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menurut Fadjroel, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi kluster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

“Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran COVID-19,” kata Fadjroel. Selain itu, kata Fadjroel, pilkada serentak ini sekaligus juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. (Zal)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: