Mabes Polri siapkan pengamanan antisipasi takbir keliling

[Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 di Gedung Rupattama Mabes Polri]

Jakarta | AbangPutih.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk menyiapkan pengamanan guna mengantisipasi adanya takbir keliling di malam Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi Kamis (22/04), mengatakan sejak awal sudah dilakukan imbauan agar masyarakat tidak melakukan takbir keliling.

“Dari sekarang diimbau, dan diimbau nanti pada pelaksanaannya aparat akan turun ke jalan aparat terkait lainnya turun ke jalan untuk bisa mengamankan,” kata Rusdi, dikutip melalui Antara.

Rusdi menyebutkan jajaran Polri di wilayah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

Sosialisasi tersebut dilakukan dalam Operasi Keselamatan yang berlangsung sejak 12 sampai 25 April 2021.

“Sekarang kan sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak dilakukan takbir keliling ini terus dilaksanakan,” kata Rusdi.

Dalam Operasi Keselamatan tersebut, Polri juga mensosialisasikan terkait larangan mudik yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021.

Terkait pengamanan selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, lanjut Rusdi, telah dibahas dalam Rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang berlangsung di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/4) kemarin.

Rakor lintas sektor diikuti oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan dan perwakilan Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, serta Menteri Agama yang mengikuti secara daring.

Menurut Rusdi, arahan tentang kebijakan larangan mudik serta larangan takbir keliling telah didengar oleh seluruh Polda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengikuti rakor secara virtual.

“Seluruh kapolda ikut rakor secara daring, termasuk Forkopimda, ada gubernur ada pangdam lengkap seluruh Indonesia hadir secara virtual untuk mendengar kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan dan tentunya kebijakan yang sama antar instansi terkait,” ujar Rusdi.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan takbir keliling yang biasa dilakukan pada penghujung Ramadhan.

Menag mengatakan takbir keliling yang dilakukan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan kerumunan dan membuka peluang penularan COVID-19.

Dia mengatakan takbir diperkenankan di dalam masjid atau mushala untuk menjaga kesehatan semua pihak, namun tetap dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas masjid atau mushala tersebut.

Kapolri ingatkan keselamatan rakyat hukum tertinggi amankan Idul Fitri

Disamping itu, sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 menekankan soal asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (‘Salus Populi Suprema Lex Esto’).

“Keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau Salus Supreme Lex Esto, asas ini menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam pengawasan terhadap masyarakat yang dilarang mudik lebaran,” kata Kapolri dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/04).

Rakor lintas sektor dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta sejumlah menteri terkait dan para Kapolda beserta jajaran yang ikut secara virtual.

Mantan Kabareskrim itu mengatakan, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, bertujuan untuk menekan laju penambahan kasus positif COVID-19.

Menurut dia, dengan adanya peniadaan mudik, maka hal itu sesuai dengan semangat asas ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’, yakni melakukan upaya untuk menyelamatkan orang banyak dari penyebaran virus SARS CoV-2.

“Polri telah menggelar operasi keselamatan dari tangga 12 hingga 25 Mei atau selama 14 hari, untuk memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena angka COVID-19 yang masih tinggi,” kata Kapolri.

Dalam rakor lintas sektor tersebut, Mantan Kapolda Banten memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh jajarannya.

Jenderal bintang empat itu menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat Ramadhan dan Idul Fitri.

“Operasi KKYD angka kejahatan jalanan, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris di bulan Ramadhan untuk melaksanakan ‘amaliyah’. Rekan-rekan Densus 88 tetap mengawasi,” kata Sigit menginstruksikan jajarannya.

Antisipasi kejahatan itu, kata Sigit, bisa dilakukan melalui pendekatan ‘soft approach’ dengan menggandeng para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mantan Kadiv Propam itu juga meminta para Kapolda beserta jajaran di wilayah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Lebaran. Serta melakukan operasi yustisi guna menegakkan protokol kesehatan di masyarakat.

Polri, lanjut Sigit, menurunkan Satgas Pangan beserta dengan instansi terkait untuk mengontrol langsung harga pangan dan mengantisipasi lonjakan harga sembako selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Pengendalian COVID-19 di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin agar dikoordinasikan untuk melakukan vaksinasi massal. Polri menurunkan Satgas Pangan dengan instansi terkait untuk mengontrol langsung di sasaran. Operasi Yustisi tetap dilakukan agar masyarakat patuh program 3T dan 5M,” ujar Sigit.

Sigit juga menekankan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata yang tidak berada di zona merah dengan menggalakkan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19.

Untuk daerah wisata, Sigit memberikan arahan agar tetap melaksanakan ‘tracing, testing dan treatment’ (3T), menerapkan 5M, mendirikan posko untuk melakukan test.

Selain itu, pelaku pariwisata juga diminta melaksanakan kebersihan lingkungan, penjualan tiket melalui elektronik.

“Daerah yang masuk zona merah tidak melaksanakan pariwisata. Hotel juga melakukan 3T dan 3M, Hotel juga mempersiapkan kamar sementara untuk yang masyarakat yang hasil tesnya positif,” kata Sigit.

error: Content is protected !!