20 pejabat di lingkup Pemkot Surabaya dimutasi

[Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika melakukan mutasi 20 pejabat penting]

Surabaya | AbangPutih.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi terhadap 20 orang pejabat penting di Pemerintah Kota Surabaya dengan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang berlaku mulai 2022.

“Hari ini memang ada sejumlah penempatan untuk SOTK yang baru. Di situlah, juga ada penyesuaian nama (dinas). Sehingga, pasti ada mutasi,” kata Wali Kota Eri saat melantik 20 pejabat penting di Balai Kota Surabaya, Senin (20/12/2021) seminggu lalu.

Menurut Eri, ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang digabung, di antaranya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR).

Kedua dinas ini digabung menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Pada posisi Kepala DPRKPP, Wali Kota Eri Cahyadi mempercayai Irvan Wahyudrajad yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang digabung menjadi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKORP). Untuk mengisi posisi Kepala DKKORP, ada nama Wiwiek Widayati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan.

Selain menyesuaikan dengan SOTK baru, juga ada pergeseran dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing figur. Oleh karenanya, selain kepala dinas, ada pengisian sejumlah jabatan fungsional, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Erna Purnawati, yang kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Irvan Widyanto yang kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Juga, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita yang kini menjadi Asisten Administrasi Umum.

Ada juga pengisian staf ahli, yakni Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) M. Afghani Wardhana menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Supomo menjadi Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

“Wali kota tak bisa bergerak sendiri, kami butuh pendamping. Makanya ada staf ahli wali kota. Itu harus dikembalikan ke maruahnya. Mereka orang-orang hebat,” kata Eri Cahyadi.

Ia menegaskan bahwa pengisian beberapa posisi oleh sejumlah nama juga memastikan kapabilitas masing-masing figur yang dibuktikan dengan hasil asesmen.

“Bukan hanya oleh pemkot, namun juga sejumlah pihak lain, yakni pemerintah provinsi, akademisi, panitia seleksi, dan 360 Degree Assessment (asesmen 360 derajat). “Asesmen dilakukan empat kali,” imbuh Eri Cahyadi.

Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya diminta berinovasi

Sementara itu, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.

“Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu (26/12/2021).

Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.

“Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata Eri.

Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).

Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan), Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)

Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja).

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: