Suli Da’im Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim Kritisi Kondisi APBD: Jangan Jadikan BUMD Tempat Menampung Orang Tak Berkapasitas

Surabaya | AbangPutih.com – H. Suli Da’im, S.M., S.Pd., M.M., Wakil Ketua Komisi E sekaligus juru bicara Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mengkritisi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.

Menurut Suli Da’im, BUMD seharusnya mendapat perhatian serius. Jangan sampai keberadaannya hanya dijadikan tempat menampung orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam mengelola.

“Makanya kan kita ini terkait dengan BUMD, itu kan harus mendapat perhatian serius. Jangan kemudian BUMD itu dijadikan tempat untuk menampung orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam mengelola BUMD,” ujar Suli Da’im saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/09/2025).

Suli juga mengungkap sejumlah fraksi DPRD Jatim menginginkan agar BUMD juga dilakukan evaluasi. Utamanya, terhadap BUMD yang sudah berpuluh tahun tidak memberikan deviden kepada APBD Jatim.

“Kalau BUMD ini dalam perjalanan kurung waktu sudah berpuluhan tahun ini tetap kemudian tidak memberikan dividen kepada APBD kita, tidak ada salahnya kemudian kita membentuk pansus agar kita mencari jalan terbaik,” tegasnya.

Selain itu, Suli menegaskan, penyertaan modal ke BUMD juga harus dievaluasi. Sebab, ia menilai, selama ini BUMD belum memberikan keuntungan bagi APBD.

“Buat apa kemudian kita selalu menyuntik modal? Ternyata, faktanya tidak memberikan keuntungan dividen yang diberikan pada APBD kita. Sehingga tidak hanya bergantung pada pajak rakyat yang selama ini kan satu-satunya jalan yang dilakukan dari pemerintah provinsi,” tuturnya.

Ia menilai, pajak memang menjadi salah satu variabel penting untuk membiayai APBD. Namun, pihaknya menekankan bahwa tidak seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya mengandalkan sektor tersebut.

“Pajak itu kan memang bagian dari variabel untuk kita mendapatkan yang dikembalikan pada kepentingan rakyat. Jangan kemudian satu-satunya variabel yang digunakan untuk membiayai APBD itu dari pajak rakyat,” ucap Suli.

Untuk itu, Suli mendorong agar seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) dioptimalkan. Termasuk BUMD, sumber daya alam (SDA) maupun program bantuan lainnya.

“Dioptimalkan seluruh BUMD maupun sumber-sumber pendapatan lainnya, sumber kekayaan alam kita, BUMD kita, maupun juga program-program bantuan lainnya yang mungkin bisa kita optimalkan untuk membantu penguatan APBD kita,” jelasnya.

Terkait permasalahan BUMD Jatim, Suli menilai akar masalahnya ada pada sumber daya manusia (SDM).

“Kalau SDM-nya, ya. Sebenarnya sistem yang dilaporkan sudah bagus. Tapi kapasitas SDM ini kan harus berkorelasi terhadap core business yang melekat di BUMD,” terangnya.

Ia mencontohkan ketidaksesuaian penempatan SDM. “Kalau kemudian orang ini kapasitasnya, keilmuannya di bidang olahraga, mohon maaf, kemudian dia berada di perbankan, mana mungkin dia akan sambung dalam pengembangan perumahan,” ungkap Suli.

Menurut dia, bidang usaha BUMD yang meliputi gas, real estate, hingga perbankan membutuhkan tenaga profesional yang mumpuni.

“Belum lagi kemudian urusan gas, urusan real estate, urusan apa, ya itu butuh tenaga profesional yang mumpuni, yang mempunyai kualifikasi di dalam mengelola BUMD,” ucapnya.

Disinggung soal dugaan BUMD dijadikan tempat parkir tim sukses, Suli enggan berkomentar lebih jauh.

“Saya tidak tahu detail tentang itu, tapi yang terpenting adalah tempatkan komisaris dan direktur BUMD itu orang yang punya kompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan core business yang dipegang oleh BUMD,” tandasnya.