Surabaya | AbangPutih.com – Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bekerja sama dengan Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ke-10, Sabtu (13/09/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka langsung oleh Sekjen DPP FERARI, Kores Tambunan, S.H., M.H, Dekan FH Unitomo, Dr. Subekti, S.H., M.Hum., serta dihadiri Ketua DPC FERARI Kota Surabaya, Syahril, S.H.
Dalam sambutannya, Syahril menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 Ayat (1) mengatur, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan organisasi Advokat.
Rektor Unitomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan FERARI memilih Unitomo sebagai mitra penyelenggara PKPA ke-10.
“Banyak alumni sarjana dari berbagai ilmu tertarik menempuh studi hukum dengan tujuan menjadi advokat, karena saat ini ilmu hukum dibutuhkan di berbagai bidang,” ujarnya.
Dekan FH Unitomo, Dr. Subekti S.H., M.Hum, menambahkan bahwa menjadi Advokat berarti memilih jalan penuh tanggung jawab.
“Profesi Advokat memiliki kedudukan terhormat, mulia, dan berperan penting dalam menegakkan hukum serta keadilan. Dibutuhkan keberanian, integritas, dan hati nurani dalam menjalankannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP FERARI, Kores Tambunan, S.H., M.H., berharap peserta PKPA ke-10 dapat mencerminkan motto FERARI, yaitu Advokat yang handal, profesional-religius, menjunjung etika, serta mengedepankan integritas dan keadilan.
Disamping itu, Ketua DPD FERARI Jawa Timur, Adv. Didik Prasetyo, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam memberikan pendapat hukum.
“Seorang lawyer dalam menyampaikan legal opinion harus menjunjung tinggi kode etik dan tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien,” pesannya.
Melalui penyelenggaraan PKPA ke-X ini, Unitomo dan FERARI berkomitmen mencetak Advokat profesional yang mampu berkontribusi dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.