Anggota DPR RI Usulkan Legalisasi Judi dan Kasino untuk Tambah Kas Negara, Mas Rizki: Usulan Ngawur Itu!

Surabaya | AbangPutih.com – Kabar usulan anggota DPR RI legalisasikan judi dan kasino di Indonesia untuk menambah kas negara dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kemarin semakin terdengar ke segala penjuru hingga mendapatkan kritikan dan atensi penolakan dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Mas Rizki, selaku pemerhati sosial sekaligus founder Areknom Suroboyo.

Menurut Mas Rizki, legalisasi judi dan kasino untuk menambah kas negara jelas itu usulan ngawur. Tidak sesuai dengan semangat founding father bangsa, yaitu menghadirkan ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang menekankan pada peran serta aktif masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi kerakyatan, yang dibangun berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan dan Pancasila,” tegasnya, Kamis (15/05/2025).

Selain itu, dengan legalisasi suatu kemungkaran, menurut Mas Rizki belum tentu membawa mudharat buat masyarakat apalagi buat untuk menambah kas negara.

“Contohnya di Surabaya, pernah ada legalisasai prostitusi. Apa kemudian ini menambah mudharat buat masyarakat Kota Surabaya? Dan apa juga menambah anggaran Kota Surabaya? Kan tidak, malah menimbulkan masalah, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah sosial yang lain,” jelasnya.

Disamping itu menurut Mas Rizki, untuk menambah kas negara, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Misal lewat penghematan anggaran, karena penghematan tidak hanya kebawah saja tapi juga harus ke tingkat atas.

“Selain itu bisa juga dengan menutup celah-celah kebocoran anggaran yang seringkali terjadi, menghilangkan ‘pungli-pungli’ yang tidak perlu terjadi, sehingga bisa masuk ke kas negara,” terangnya.

Mas Rizki sebagai pemerhati sosial sekaligus founder Areknom Suroboyo menyatakan menolak keras legalisasi judi dan kasino untuk tambah kas negara, karena menurutnya tidak sesuai dengan pedoman dan hukum dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang beradab.

“Kami minta DPR RI dan pemerintah jangan ambil jalan pintas mencari uang untuk menambah kas negara dengan cara melegalisasi judi dan kasino, karena masih banyak cara lain yang lebih bermoral dan beradab sesuai dengan pedoman serta hukum dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia,” pungkasnya.