Dalam Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Fraksi PKS DPRD Surabaya Sampaikan Pandangan Umum Atas Kinerja Pemkot di Tahun 2024

Surabaya | AbangPutih.com – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna bertepatan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (16/06/2025).

Dalam Rapat Paripurna kali ini, Fraksi PKS menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara Cahyo Siswo Utomo, termasuk berbagai apresiasi atas kinerja Pemkot Surabaya selama di tahun 2024.

Cahyo Siswo Utomo mengatakan, Fraksi PKS mengacungi jempol terhadap raihan 13 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,76 persen juga mendapat pujian, meskipun belum melampaui capaian tahun 2022 yang mencapai 6,51 persen.

“PKS mencermati realisasi serapan anggaran belanja sebesar 86,94 persen yang meski menurun dari tahun sebelumnya, namun secara nominal mengalami peningkatan. Demikian pula dengan pendapatan daerah yang mencapai Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target, tetap dinilai positif,” kata Cahyo.

Menurut Cahyo, salah satu poin penting yang disoroti PKS adalah kontribusi signifikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD.

“Fraksi PKS mengapresiasi diterbitkannya Perwali No. 14 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif PBB, sekaligus mengusulkan perluasan keringanan bagi kelompok masyarakat rentan. Mereka juga mendorong penguatan sektor pendapatan lain untuk mengurangi ketergantungan pada PBB,” ungkap Cahyo.

Namun, catatan kritis juga tak luput disampaikan, yakni terkait rendahnya belanja modal yang hanya menyentuh 19 persen dari total belanja, serta anjloknya realisasi pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi menjadi 56,82 persen turun drastis dari 88,35 persen pada tahun sebelumnya.

“PKS menilai hal ini perlu diperbaiki karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat,” ujar Cahyo.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan UMKM, sertifikasi aset, hingga program beasiswa kuliah yang strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Namun, terkait hal ini tetap mendesak agar jangkauan program lebih merata serta kuota beasiswa ditingkatkan di tahun anggaran mendatang,” tandas Cahyo.