Surabaya | AbangPutih.com – Banjir dan genangan tinggi akibat hujan deras di beberapa wilayah Kota Surabaya (utamanya wilayah kawasan barat-red) tidak bisa terhindarkan meski endingnya tetap bisa diantisipasi secara cepat oleh Satgas Pemkot Surabaya.
Namun kejadian ini tetap menjadi perhatian Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, karena sebenarnya telah ada anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir di APBD namun terkena rasionalisasi.
Penjelasan ini disampaikan Aning Rahmawati selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang menegaskan, bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di APBD, namun hanya bisa terrealisasi Rp.100 Miliar karena terpotong dengan alasan rasionalisasi.
“Komisi C sudah anggarkan 250 M untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat, dan ini juga sudah diamini, digedok saat perangkaan tim anggaran Pemkot dan Banggar. Tapi di perjalanan, terkena rasionalisasi 150 M sehingga terlaksana hanya 100 M,” jelasnya, Rabu (11/12/2024).
Untuk itu, politisi perempuan dari fraksi PKS ini mengajak semua pihak terkait utamanya Pemkot Surabaya untuk kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Jangan merasionalisasi yang menjadi hajat hidup rakyat banyak, dan prioritas harus betul-betul ditimbang. Setiap kali banjir, Pemkot disebut rakyat sekawasan. Kan kita juga sangat berempati terhadap hal ini mendengarnya,” tuturnya.
Aning mengatakan bahwa do’a-do’a rakyat kecil untuk kebaikan Surabaya harus menjadi do’a yang terbaik untuk pemimpinnya. Tentu dengan menyajikan kinerja yang betul-betul bisa dirasakan untuk seluruh masyarakat Surabaya.
Menurut Aning, dalam mengalokasikan anggaran seharusnya bisa memprioritaskan penanganan dampak bencana besar yang kemungkinan muncul, ketimbang harus memikirkan manfaat yang besar.
“Saya berkali-kali bilang PRIORITAS ini penting, diatas semua program yang penting,” tegasnya.
Yang menimbulkan dampak bencananya besar harus diprioritaskan untuk ditanggulangi dengan anggaran, dibanding yang manfaatnya besar karena manfaat masih bisa ditunda dibanding mudhorot,
“Kaidah prioritas ini harus betul-betul dikaji dan jadi penimbang utama,” terangnya.
Sedangkan terkait kejadian banjir di wilayah Surabaya Barat, Aning berpendapat jika ada anggaran bisa langsung dieksekusi. Namun karena anggarannya cukup besar maka untuk menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK.
“Sistem drainase Surabaya Barat harus di evaluasi holistik, kita akan panggil lagi DSDABM dengan didampingi pakar,” ujarnya.
Disamping itu, Aning juga mewanti-wanti agar Kepala Dinas DSDABM bisa hadir langsung (bukan perwakilan-red) saat rapat persiapan antisipasi banjir di DPRD Surabaya.
“Kepala dinas tidak hadir hingga menjadi atensi kami, berikutnya harus hadir karena ini merupakan hal penting yang mendesak dan darurat, sekaligus reminder juga kepada semua kepala dinas yang berhubungan dengan penanggulangan banjir,” pungkasnya.