DPRD Disambati MKKS Seluruh Surabaya Terkait Keputusan MK Tentang Sekolah Negeri dan Swasta Gratis

Surabaya | AbangPutih.com – Johari Mustawan, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya disambati MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta di seluruh Surabaya, Rabu (04/06/2025).

Beberapa kepala sekolah SMP swasta yang hadir diantaranya dari SMP Siti Aminah, SMP Tunas Sawunggaling, SMP Bina Bangsa, SMP Giri Surya, SMP Muhammadiyah 3, SMP PGRI 6, SMP Kawung I dan SMP Kristen YBPK 1.

Para kepala sekolah SMP swasta yang hadir menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya terkait SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) jenjang SMP yang segera dilakukan di kota Surabaya.

“SPMB yang dilaksanakan untuk tahun ajaran ini mohon dilakukan dengan fair, sebagaimana aturan kementrian pendidikan dasar dan menengah, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Khususnya untuk jalur domisili dan afirmasi,” ujar Banu Atmoko, Kepala Sekolah SMP PGRI 8 Surabaya.

Selain itu, para kepala sekolah SMP swasta ini juga sambat terkait rencana pemerintah untuk membangun SMP negeri dimana menurut wacana yang ada total akan ada 100 SMP negeri di Surabaya dalam waktu 5 tahun.

“Pembangunan sekolah negeri sebanyak itu apa memang diperlukan untuk warga Surabaya? Apa memang sudah sesuai kebutuhan yang ada? Sementara di satu sisi banyak SMP-SMP swasta yang kekurangan murid sehingga berdampak terhadap penutupan sekolah-sekolah yang ada. Mohon ada moratorium antara sekolah swasta dan negeri terkait hal ini,” sambat Erwin Darmogo, Kepala Sekolah SMP Kristen YBPK 1 Surabaya.

Kemudian para kepala sekolah ini juga menyampaikan unek-unek terkait rencana pemerintah untuk membangun sekolah rakyat.

“Apa hal ini sudah sesuai dengan kajian yang ada? Apakah kami sekolah SMP swasta yang ada ini tidak dianggap sebagai sekolah rakyat oleh pemerintah? Apakah pemerintah sanggup melaksanakan ini dengan baik, sementara untuk program makan bergizi gratis di Surabaya masih perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Slamet Ridwan, Kepala Sekolah SMP Giri Surya

Terakhir, para kepala sekolah sambat terkait MK yang memutuskan pendidikan tingkat SD-SMP gratis untuk sekolah negeri maupun swasta.

“Keputusan MK cukup memberatkan kami, karena kami sebagai sekolah swasta pembiayaan murni dari swadaya mandiri. Kalau semua digratiskan bagaimana kami untuk menjalankan operasional sekolah dan juga menggaji tenaga-tenaga pendidik yang ada?,” ujar Maria Elen, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Surabaya.

Menanggapi unek-unek para kepala sekolah Bang Jo menyampaikan 3 hal, pertama terkait pembangunan sekolah negeri oleh pemkot, harus dilakukan kajian mendalam oleh pemkot terkait hal ini. Perlu juga dilihat pagu kebutuhan sekolah di masing-masing wilayah yang akan dibangun sekolah SMP Negeri.

“Tetap harus menjaga keberlangsungan dari sekolah-sekolah swasta, jangan sampai merugikan bahkan mematikan sekolah swasta yang ada di Surabaya,” jelas Bang Jo.

Kedua terkait dengan sekolah rakyat, menurut Bang Jo sebaiknya itu di bangun di kab/kota yang memang urgent untuk dibangun sekolah rakyat.

“Untuk Kota Surabaya sepertinya masih belum terkalu urgent dibangun sekolah rakyat, karena cukup banyak sekolah di Surabaya baik itu negeri maupun swasta,” tambah Bang Jo.

Sedangkan terkait keputusan MK, hal ini masih belum final keputusannya dan masih dilakukan kajian, khususnya oleh teman-teman dari komisi X DPR RI.

“Insya Allah masukan-masukan dari bapak/ibu terkait hal ini akan kami sampaikan ke teman-teman di Komisi X DPR RI khususnya dari Fraksi PKS,” kata Bang Jo.

Terakhir, Bang Jo menyampaikan bahwa masalah pendidikan di Kota Surabaya jangan sampai kita melupakan sejarah yang ada.

“Kota Surabaya dibangun tidak hanya dari sekolah-sekolah negeri yang saja tetapi kolaborasi dari sekolah negeri maupun swasta,” ungkap Bang Jo.

Para Kepala Sekolah SMP swasta seluruh Surabaya menyampaikan terimakasih kepada Fraksi PKS karena sudah menerima aspirasi mereka.

“Hanya Fraksi PKS yang selama ini konsern terhadap masalah yang dialami oleh sekolah swasta, mulai dari era Bu Reni dahulu waktu menjadi wakil ketua DPRD Kota Surabaya hingga saat ini,” tutup Erwin Darmogo.