Surabaya | AbangPutih.com – Dalam rapat paripurna DPRD Surabaya menggelar beberapa agenda, diantaranya penyampaian tanggapan Walikota atas pandangan semua fraksi terkait Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2024-2054, Raperda tentang Perseroda untuk RPH dan YEKAPE dan Reperda pengembangan ekonomi kreatif, Rabu (20/11/2024) siang.
Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan dihadiri oleh Pj. Wali Kota Surabaya yang diwakili Sekretaris Daerah Pimpinan Dewan, Forpimda, OPD, anggota dewan dan para undangan, serta para awak media.
Ketika rapat paripurna resmi dibuka oleh pimpinan sidang, seluruh perwakilan fraksi diminta untuk menyampaikan pandangannya. Termasuk soal urgensi dan strategi pengembangan ekonomi kreatif.
Juru bicara fraksi PDI perjuangan-PAN, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana menyoroti pentingnya optimalisasi sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya.
“Pemerintah daerah diharapkan memiliki peran aktif dalam merumuskan kebijakan, payung hukum, dan skema pembangunan ekonomi kreatif,” kata Arjuna.
Menurutnya, sektor ini dinilai bakal mampu memotivasi kalangan muda untuk berinovasi, menjadikan Surabaya sebagai mercusuar ekonomi kreatif di Indonesia Timur.
“Upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif,” tandas Arjuna.
Sementara itu, Juru bicara fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Alif Iman Waluyo menyampaikan bahwa ekonomi kreatif merupakan wujud pembangunan berkelanjutan berbasis kreativitas.
Sektor ini menjadi simbol keadilan bangsa dan berperan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
“Pentingnya pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memberdayakan industri kreatif melalui fasilitas, pendampingan, dan bantuan untuk meningkatkan daya saing,” ungkap Alif.
Alif menggaris-bawahi keberadaan membanjirnya produk impor. Gerindra mengusulkan kepada Pemerintah Kota agar menyediakan media promosi untuk memperkenalkan produk industri kreatif ke skala nasional dan internasional.
“Fraksi Gerindra memohon tanggapan dari Pemerintah Kota atas fenomena tersebut,” ujar Alif.
Sedangkan terkait permodalan Industri Kreatif, Alif mengemukakan persoalan utama dikarenakan sifat intangible (tidak dapat dirasa, dinikmati sebelum produk dibeli) dari industri ini, pelaku usaha sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Pemkot diminta menjelaskan strategi menghadapi persoalan tersebut.
Untuk mengelola persaingan yang sehat dengan E-Commerce, Pemkot diharapkan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mendukung pelaku usaha offline untuk beradaptasi.
Di akhir tanggapannya, Alif mengulas kembali upaya pemberdayaan Kampung Kreatif. Banyak kampung industri kreatif yang kurang mendapat perhatian, terutama dalam pemasaran.
“Melalui Raperda ini, Gerindra berharap kampung kreatif diberikan pemahaman tentang pemasaran, perlindungan karya, serta kemitraan dan sinergi yang tercantum dalam regulasi,” pungkas Alif.
Secara keseluruhan, Fraksi-fraksi di dewan sepakat bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing Surabaya di tingkat nasional maupun internasional.
Oleh karenanya, Raperda ekonomi kreatif juga diangkat untuk memperkuat posisi Kota Surabaya sebagai pusat kreativitas dan inovasi di Indonesia Timur.
[DPRD Surabaya ketika usai menggelar rapat paripurna] 