Legislator Surabaya Tegaskan Menolak Rencana Pemkot Ajukan Pinjaman Rp 1,5 Triliun dalam APBD 2026

Surabaya | AbangPutih.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT SMI dalam APBD 2026. Menurutnya, utang seharusnya menjadi solusi terakhir ketika pendapatan daerah sudah tidak bisa ditingkatkan lagi.

“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Apalagi utang harusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar urgent. Yang terjadi justru sebaliknya, target pendapatan asli daerah malah diturunkan,” tegas Imam usai rapat Banggar DPRD Surabaya, Senin (29/09/2025).

Imam menilai terdapat anomali dalam proyeksi APBD 2026. Meski ada tambahan pinjaman Rp1,5 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) justru turun dari Rp8,320 triliun (APBD Perubahan 2025) menjadi Rp8,158 triliun di APBD Murni 2026. Padahal, menurutnya, dengan adanya utang, seharusnya target pendapatan justru digenjot agar mampu menutup pokok dan bunga pinjaman.

Selain itu, ia menyoroti kinerja perusahaan daerah yang dianggap stagnan. Setoran hasil pengelolaan kekayaan daerah dipatok tetap Rp210 miliar dari 2025 hingga 2026.

“Ini menunjukkan kinerja BUMD tidak ditargetkan naik, padahal misalnya PDAM punya laba besar dan cadangan operasional hampir Rp1,5 triliun. Itu mestinya bisa menambah pendapatan daerah,” ujarnya.

Imam juga mempertanyakan transparansi soal setoran dari rumah sakit daerah. Ia mencontohkan RS Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RS Suwandi yang setiap tahun menyetor Rp15–20 miliar. Namun, dalam neraca APBD, pos pendapatan dari setoran itu tidak jelas.

Politisi Partai NasDem itu khawatir pembayaran bunga dan cicilan utang akan mengorbankan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial.

“Kami di DPRD sangat hati-hati sebelum memutuskan. Utang hanya boleh dilakukan kalau benar-benar urgen dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta kemiskinan,” tegasnya.

Meski banyak mengkritisi, Imam juga mengapresiasi langkah Pemkot yang akhirnya membatalkan pembangunan RS Surabaya Selatan dengan APBD. Menurutnya, keputusan agar proyek itu dijalankan melalui kerja sama dengan swasta lebih realistis, mengingat beban APBD masih berat untuk mengelola rumah sakit yang sudah ada.

“Kalau dulu wali kota sebelumnya bisa membangun infrastruktur besar tanpa utang, kenapa sekarang tidak bisa? Kami hanya ingin keuangan kota tetap sehat tanpa membebani warga Surabaya dengan beban utang yang tidak jelas manfaatnya,” pungkas Imam.