Sel. Feb 11th, 2025
[Liquefied Petroleum Gas/Elpiji Melon 3 Kg]

Jakarta | AbangPutih.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengaktifkan pengecer LPG yang sebelumnya berhenti berjualan akibat kebijakan penertiban. Instruksi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelum bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Menurut Dasco, DPR RI menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat kebijakan penertiban. Setelah melakukan komunikasi intensif, Presiden akhirnya turun tangan dan meminta Kementerian ESDM mengizinkan pengecer beroperasi kembali.

Padahal maksud Kementerian ESDM menerapkan kebijakan penertiban untuk memastikan harga LPG di tingkat pengecer lebih seragam dan tidak melebihi batas wajar. Namun, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan LPG di beberapa daerah.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proses penertiban dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pengecer tetap dapat berjualan selama proses administrasi berlangsung, sehingga pasokan LPG bagi masyarakat tetap terjaga.

Presiden Beri Arahan Subsidi LPG Lebih Tepat Sasaran

Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/02/2025) Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam hal ini Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah. Terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” tandas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

error: Content is protected !!