Posga Kurang Disupport Pemkot, Emak-emak KSH Wadul ke Johari Mustawan Saat Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Surabaya | AbangPutih.com – Dalam tahun persidangan ke 1 di masa sidang ke 2 anggaran tahun 2025, Johari Mustawan selaku anggota DPRD Kota Surbaya Komisi D sekaligus anggota Fraksi PKS mengadakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) di wilayah RW 03 Kelurahan Babadan, Wiyung, Kamis (13/02/2025).

Di hadapan ratusan warga masyarakat saat reses, Johari Mustawan menerangkan rencana-rencana program pemerintah kota Surabaya untuk lima tahun ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Salah satunya adalah kegiatan berbasis RW dimana kegiatan berbasis RW ini adalah salah satu program transformasinya Walikota Eri Cahyadi supaya masyarakat itu mudah mengakses layanan publik.

“Nah, layanan publik supaya mudah diakses maka layanan publik berpusat di RW. Tentunya ketika layanan publik berpusat di RW, maka penguatan di RW harus lebih maksimal dan penganggarannya pun harus cukup,” terang Bang Jo sapaan Johari Mustawan.

Salah satu kegiatan berbasis RW adalah Posyandu Keluarga (Posga). Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu Keluarga tidak hanya pelayanan kesehatan semata tetapi meliputi enam dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketertiban dan keamanan masyarakat dan terkahir sosial.

Dalam reses kali ini, Johari juga mendapatkan sambatan dari emak-emak kader KSH terkait Posyandu Keluarga (Posga). Mereka mengeluhkan terkait kurangnya support dari Pemerintah dalam kegiatan Posga tersebut.

Pertama terkait sarana peralatan kesehatan, semisal timbangan bayi, tensi darah, dan anyak Alkes (alat kesehatan) yang sudah habis masa waktu pakainya. Sehingga berpengaruh terhadap keakuratan hasil cek kesehatan. Selain itu, para kader Posga sudah lama mengajukan ke dinas terkait tapi belum ada respon.

Kedua terkait penyelenggaraan Posga, minimnya anggaran yang diberikan sehingga para kader Posga seringkali melakukan urunan dengan anggaran sendiri agar bisa terlaksana kegiatan Posga di wilayahnya.

Sedangkan yang ketiga, terkait Program Makan Tambahan (PMT) dimana untuk PMT hanya disiapkan untuk 8 bulan, yang seharusnya disiapkan 12 bulan dalam setahun. Lalu yang 4 bulannya bagaimana?

Menanggapi hal tersebut, Bang Jo siap untuk memfasilitasi para kader-kader KSH untuk bisa bertemu dengan dinas terkait sehingga bisa menyampaikan secara langsung aspirasi-aspirasi nya ke dinas terkait.

“Kalau perlu kita undang Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kita ajak Kepala Dinas untuk langsung terjun ke lapangan, agar supaya Dinas Kesehatan bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan seperti apa dan agar bisa diambil tindakan solusinya segera,” jelas Bang Jo.

Bang Jo juga menyayangkan PMT yang hanya diberikan selama 8 bulan dalam 1 tahun.

“Seharusnya itu diberikan 12 bulan dalam satu tahun, bukan 8 bulan. Ini yang perlu segera untuk dievaluasi. Selain itu PMT juga diberikan untuk balita,” tegas Johari.

Terkakhir Johari berharap kegiatan Posga bisa dilakukan dengan lebih baik lagi, perlu kolaborasi antara kementrian dan semua dinas terkait.

“Sehingga kegiatan Posga tidak hanya memberikan layanan kesehatan saja tapi mencakup semua, mulai dari layanan untuk balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia dan juga bisa menjadi deteksi awal bagi kondisi kesehatan warga Surabaya,” pungkasnya.