Surabaya | AbangPutih.com – Pada hari Senin (06/10/2025) Komisi D DPRD Surabaya menggelar Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Jatim, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bapemkesra, Bappeda dan Baznas Kota Surabaya.
Dalam pembahasan ini terkait bantuan untuk warga Surabaya, yang terdapat tumpang tindih antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya. Diantaranya bantuan pendidikan terkait tebus ijazah, bantuan kesehatan terkait BPJS Kesehatan dan bantuan sosial, misalnya bedah rumah.
Menanggapi hal ini, Johari Mustawan, Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS menyampaikan perlunya perkuat sinergi dan kolaborasi antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya, agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain,” ujar Johari saat dikonfirmasi, Rabu (08/10/2025).
Menurut Johari, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang dilakukan terkait pemberian bantuan untuk warga Kota Surabaya yang lebih signifikan.
“Anggarannya bisa dari Baznas, sementara untuk data penerima bantuan bisa dari dinas terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan,” tambah Johari.
Selain itu, menurut Johari perlu juga disosialisaikan jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh baznas untuk warga lewat zakat, infaq, dan sedekah.
“Perlu untuk dilakukan sosialisasi jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh baznas untuk warga lewat zakat, infaq dan sedekah,” kata Johari.
Anggota dewan yang akrab disapa Bang Jo ini juga mengusulkan salah satu bantuan yang bisa diberikan dibidang pendidikan, berupa biaya pendidikan untuk pelajar yang rentan putus sekolah.
“Menurut data yang ada, sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah, paling banyak terkait masalah ekonomi. Salah satunya yaitu ada satu siswa SMK di wilayah Surabaya barat yang rentan putus sekolah karena tidak adanya biaya transportasi. Ini barangkali bisa menjadi prioritas untuk diberikan bantuan oleh baznas,” jelas Bang Jo.
Disamping itu untuk bidang kesehatan, Bang Jo mengusulkan agar pemberian bantuan ke warga terkait tanggungan biaya kesehatan bisa lebih dioptimalkan oleh Baznas.
“Warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus hutang kesana kemari untuk biaya pengobatannya. Barangkali ini yang bisa mendapat prioritas bantuan dari Baznas,” terang Bang Jo.
Terakhir, Bang Jo berharap selanjutnya Baznas bisa lebih baik lagi untuk dikedepannya.
“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya, kedepannya bisa kita perbaiki bersama-sama, sehingga masyarakat Surabaya tetap bisa memperoleh kemanfaatan dari Baznas,” tutup Bang Jo.
Tumpang Tindih Bantuan untuk Warga, DPRD Surabaya Minta Baznas-Pemkot Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
