Surabaya | AbangPutih.com – Sejumlah elemen masyarakat gabungan yang mengatasnamakan warga Surabaya sadar akan makna demokrasi menggelar aksi deklarasi ‘Coblos Kotak Kosong’ di depan Gedung DPRD Surabaya jalan Yos Sudarso Surabaya, Selasa (17/09/2024) sore.
Mereka menganggap bahwa munculnya calon tunggal adalah hasil konspirasi para partai politik yang ada di Surabaya untuk menghalangi hak demokrasi dan kepentingan seluruh masyarakat Surabaya.
Harjono selaku Koordinator Umum Aksi menyatakan, bahwa mencoblos kotak kosong sebagai wujud protes dan perlawanan terhadap para pimpinan partai, yang dinilai telah gagal menyerap aspirasi rakyat dan lebih mementingkan konsolidasi serta berbagi kekuasaan, daripada kesejahteraan seluruh rakyat Surabaya.
Menurutnya, Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekedar konsolidasi dan berbagi kekuasaan diantara para elit partai.
“Para pemimpin partai telah mengabaikan suara rakyat dan mengesampingkan kepentingan warga Surabaya, demi ambisi politik dan kepentingan pribadi, dan oligarki. Sehingga kesejahteraan rakyat semakin terabaikan,” jelasnya.
Sementara Rudi Gaol, Ketua Aliansi Relawan Surabaya Maju dalam paparannya mengatakan, bahwa jika pihaknya telah menyiapkan juru kampanye di tingkat kampung dan para saksi untuk seluruh TPS dengan jumlah personil sekira 5200 relawan. Menurutnya hal itu untuk memantau sekaligus memastikan jalannya Pilkada.
“Untuk memantau sekaligus memastikan jalannya pemilihan, kami juga siapkan alat peraga kampanye yang siap disebar ke seluruh kota Surabaya. Agar warga memahami soal apa arti kehadiran pencoblosan atau Golput, dan apa yang diperoleh warga ketika mampu memenangkan kotak kosong,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Rudi juga mengungkapkan hasil kinerja pasangan Eri-Armuji yang dinilainya telah gagal merealisasikan janji-janjinya.
“Salah satunya ya, soal pelepasan lahan surat ijo itu. Erji jelas-jelas telah mengingkari janjinya,” terangnya.
Dan juga soal gaji tenaga kontrak, lanjut Rudi, yang saat dipimpin Risma bisa menerima gaji sesuai UMK, namun saat beralih ke Eri Cahyadi justru menurun drastis.
“Ada yang menerima 3600, 4100 dan 4200 sesuai bidang pekerjaannya masing-masing. Ini wujud tidak konsistennya pemimpin,” tegasnya.
Ditanya soal manfaat dan tujuan aksi, Rudi menerangkan jika kotak kosong menang, maka pemerintahan pusat melalui Kemendagri akan menunjuk Penjabat (Pj) Walikota atas penunjukan dari pemerintah pusat.
“Maka jika itu terjadi akan digelar kembali Pilkada setahun kemudian, sehingga dari sinilah akan muncul calon-calon pemimpin baru yang konsisten bisa dipilih secara langsung oleh seluruh warga atau seluruh masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
[Elemen Masyarakat Surabaya ketika deklarasi 'Coblos Kotak Kosong' Pilkada 2024 di depan Gedung DPRD Surabaya] 