Surabaya | AbangPutih.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memastikan, berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, total penghuni yang sudah di swab mencapai 1.877 orang. Angka tersebut merupakan jumlah dari 18 rusun yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Ke depan, swab massal ini bakal terus dilakukan sampai semua penghuni dinyatakan telah mengikuti tes swab.
Febria Rachmanita juga memaparkan 18 rusun yang dilakukan tes swab secara serentak diantaranya yakni Rusun Penjaringansari I – 1V, Gunung Anyar, Pesapen, Keputih, Siwalan Kerto I – II, Jambangan I –II, Wonorejo, Romokalisari, Sombo, Tambak Wedi, Indrapura, Urip Sumoharjo, Bandarejo, Dukuh Menanggal, Grudo, Dupak Bangunrejo, Tanah Merah dan Rusun Randu.
“Kita berharap semua penghuni tidak keberatan untuk tes swab. Ini demi keselamatan warga Surabaya. Semakin banyak testing kita maka kita akan segera bisa melakukan treatment. Supaya Surabaya segera bebas dari pandemi,” pungkas sebelumnya dilansir melalui situs resmi Pemkot Surabaya, Selasa (25/05) di Bulan kemarin.
Disamping itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Surabaya juga akan menggelar vaksinasi tahap ketiga mulai 5 Juni 2021. Vaksinasi tahap ketiga ini, salah satunya bakal menyasar sekitar 10.190 warga penghuni di 18 rusunawa Surabaya.
“Jadi nanti sekitar tanggal 5 Juni mereka (penghuni rusun) kita lakukan vaksin massal seluruh rusun. Arahan dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), kalau tidak mau swab, tidak mau vaksin, mereka tidak boleh tinggal di rusun ,” kata Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita, Selasa (01/06) dikutip melalui situs resmi Pemkot Surabaya.
Kadinkes yang akrab disapa Feny ini menyatakan, bahwa vaksinasi bagi para penghuni rusun ini penting dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19. Apalagi, setiap kamar di rusunawa jaraknya dekat dan dihuni banyak orang. “Banyak orang dan rapat sekali ruangan-ruangannya. Sehingga memang wajib vaksin untuk menghindari (Covid-19),” ungkapnya.
Di samping para penghuni rusun atau masyarakat umum, vaksinasi pada tahap ketiga ini juga menyasar beberapa kelompok masyarakat. Seperti Disabilitas, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Sedangkan untuk SDM pendidikan jenjang SD dan SMP di Surabaya, vaksinasi sudah mencapai 100 persen. “Nah, pada tahap 3 mulai tanggal 5 Juni itu, kita juga sisir dari MBR, Disabilitas sama ODGJ,” terang Feny.
Sebelumnya, pasca Lebaran 2021, pemkot juga menggelar swab massal bagi seluruh warga penghuni di 18 rusunawa Surabaya. Dari total 10.240 jumlah penghuni rusun yang mengikuti swab, sekitar 50 orang dinyatakan positif.
Feny mengungkapkan, rata-rata penghuni rusunawa yang positif ini mengaku dari bepergian ke luar kota. Dan, mereka baru tiba di Kota Surabaya sekitar H+5 pasca libur lebaran. “Mereka rata-rata dari luar kota. Mereka mengatakan baru datang mudik, kurang lebih 4-5 hari (pasca lebaran) mereka sudah sampai ke Surabaya. Jadi kita swab pada saat hari kelima mereka datang,” ujarnya.
Meski demikian, Feny menyatakan, bahwa para penghuni rusunawa yang positif ini sudah melakukan isolasi mandiri di Hotel Asrama Haji Surabaya. Sementara untuk 18 lokasi rusunawa, sudah dilakukan sterilisasi. “Semua (penghuni positif) sudah isolasi mandiri di Hotel Asrama Haji. Tetapi banyak yang sudah pulang (sembuh) pada saat ini. Rata-rata usia produktif dan mereka tanpa gejala,” kata dia.
Menurut Feny, karena di Hotel Asrama Haji petugas kesehatan memberikan obat dan vitamin, sehingga warga penghuni rusun ini cepat sembuh. Meski begitu, warga penghuni rusun yang sebelumnya positif itu memang mayoritas belum menerima vaksin. Oleh karenanya, dari total 10.240 warga yang tinggal di 18 rusun itu, 10.190 di antaranya bakal dilakukan vaksinasi massal.
“Karena dari total 10.240 itu yang positif ada 50 orang, sehingga belum bisa divaksin. Nah, mayoritas mereka (warga rusun) memang belum divaksin dan tidak mau divaksin. Makanya setelah mereka kita swab semua, kita beri pengertian dan sebagian besar sudah mau vaksin,” pungkasnya.
Disamping itu hampir sama seperti Surat Edaran atau Pengumuman sebelumnya, ketika akan menggelar Test Swab yang akan diadakan di setiap 18 Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang ada di Kota Surabaya beredar Surat Edaran atau Pengumuman yang ditandatangani oleh MT. Ekawati Rahayu, SH, MH selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) pada 25 Mei 2021 lalu yang mengatakan: Bagi Penghuni Rusunawa Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Test Swab Atau Namanya Tidak Ada Dalam Hasil Test Swab Dinas Kesehatan Agar Mencari Tempat Hunian Lain Di Luar Rusunawa.
Namun kini Surat Edaran atau Pengumuman akan diadakannya Vaksinasi Massal yang juga ditandatangani oleh MT. Ekawati Rahayu, SH, MH selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) per tanggal 2 Juni 2021 pada penutup kata-kata pengumuman mengatakan: Penghuni Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Menyerahkan Foto Copy KTP/Tidak Bersedia Di Vaksin Agar Mencari Tempat Hunian Lain Di Luar Rusunawa.
Statement melalui Surat Edaran atau Pengumuman dari MT. Ekawati Rahayu, SH, MH selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya terkesan kurang manusiawi, seolah-olah mengusir atau pun mengintimidasi warga rusun yang tidak mau test Swab atau pun tidak mau di Vaksinasi, sehingga mengundang kritikan dari para pemerhati dan pengamat sosial di Kota Surabaya.
Mendengar Surat Edaran tersebut, MH Soleh selaku Ketua Umum Japas (Jaringan Pemuda Surabaya) mengaku sangat prihatin terkait kondisi secara sosial yang terjadi dan menuding Pemkot seolah-olah akan menjadikan warganya yang tinggal dirusun-rusun tersebut menjadi gelandangan.
“Rusun itu adalah program pemerintah akan kewajibannya memenuhi hak Rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dan seharusnya bukan dijadikan sebagai alat untuk mengancam Rakyat dengan dijadikan gelandangan”, ungkapnya.
Sambungnya, “Saya yakin warga Surabaya pasti sangat berterimakasih dan bisa mengerti kondisi saat ini dengan adanya kegiatan Test Swab dan Vaksinasi Massal yang diadakan oleh Pemkot Surabaya, namun alangkah baiknya jika edukasi serta sosialisasi kegiatan tersebut diselenggarakan secara humanis lebih intens dalam arti lebih memanusiakan masyarakat, agar program Vaksinasi Massal bisa berjalan lebih tepat sasaran”, ujarnya.
Lanjutnya, “Sekali lagi saya tegaskan, kami dari Japas turut mendukung program pemerintah untuk Test Swab serta Vaksinasi Massal harus tetap dijalankan demi memutus mata rantai sebaran Covid-19, namun saya meminta kepada Pemkot Surabaya juga harus tetap humanis dalam melayani Vaksinasi Massal untuk masyarakat, karena hal ini tidak lepas membutuhkan kerjasama setiap elemen masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah dalam Vaksinasi Massal”, pungkasnya.
Senada juga disampaikan oleh Marlendra Juantanto dan Galih Febrian dari Organisasi Kepemudaan Surabaya terkait Vaksinasi Massal.
“Pemkot juga harus transparan terkait Vaksin yang akan digunakan untuk masyarakat, apakat vaksin yang digunakan itu produksi dari PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer BioNTech, Oxford-AstraZeneca, atau dari Moderna”, ujar Marlendra.
“Masalahnya yang saya tahu mulai per-tanggal 12 April 2021, Pemerintah telah mengumumkan secara resmi tujuh vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 secara massal dan penggunaan ketujuh vaksin tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, ungkapnya.
Menurut Galih Febrian, Pemkot juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala informasi terkait KIPI secara transparan kepada masyarakat.
“Kita sadari atau tidak, KIPI akan ada pada proses vaksinasi, tapi bagaimana ini bisa sampaikan kepada masyarakat? Hal ini seharusnya juga bisa dibarengi bersama Komnas KIPI secara transparan,” katanya.
Lanjutnya, “Jadi intinya bagaimana masyarakat itu bisa merasa aman, nyaman, tidak merasa was-was dan memiliki rasa kesadaran untuk di Vaksin, tanpa harus ada embel-embel terkesan harus ditakuti dulu agar mau di vaksin”, tegasnya.
“Bukannya era reformasi sudah berjalan 20 tahun lebih, setidaknya rasa Demokratis sesuai Pancasila harus sudah lebih kuat lagi. Masa’ rakyat harus ditakuti dulu agar mau di vaksin?, seharusnya ada cara yang lebih manusiawi lagi dan beradab”, imbuhnya.