Saat Reses, Anggota DPRD Surabaya Disambati Warga Persoalan BPJS dan Pendidikan

Surabaya | AbangPutih.com – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H., melaksanakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Tahun Persidangan ke 1 masa sidang ke 2 tahun anggaran 2025, Sabtu (15/02/2025).

Dalam reses di kawasan Petemon Barat ini dihadiri oleh seluruh masyarakat termasuk Ketua RW, Ketua RT, dan juga warga setempat.

Sukadar mengatakan, banyak pengaduan dari masyarakat terutama terkait dengan pelayanan BPJS. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang BPJSnya itu terblokir dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Tetapi untuk di wilayah Petemon Barat ini tidak kesulitan, karena antara Puskesmas dengan masyarakat terutama KSH ini masih nyambung,” katanya.

Sukadar juga mengungkapkan, ada sebuah kendala ketika BPJS-BPJS ini khususnya PBI (Penerima Bantuan Iuran) dilayani oleh rumah sakit. Termasuk dengan rawat inap 3-4 hari sebenarnya belum sembuh tapi banyak yang dipulangkan dan masyarakat tidak pernah diedukasi. Setelah pulang penyakitnya ternyata belum sembuh akhirnya harus kembali lagi ke rumah sakit dan itu menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri, karena rumah sakit yang pasti tidak mau mengcover melalui BPJS.

“Terutama BPJS, kalau itu sudah pulang tanpa ada perujukan kembali dari faskes satu yaitu di Puskesmas maka rumah sakit tidak mau mengcover. Terutama dengan pengobatan masyarakat yang tidak memakai BPJS tersebut,” ungkapnya.

Sukadar juga menjelaskan, terkait dengan pendidikan tadi telah ditekankan bahwa soal dibidang pendidikan dirinya senada dengan statment Wali Kota. Ini saatnya menyongsong tahun 2045 itu sudah masa tahun emas kemerdekaan, yang artinya jangan sampai ada anak putus sekolah di kota Pahlawan ini.

“Pesannya Wali Kota, agar masyarakat di Kota Surabaya ini jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah, bahkan jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sekolah itu adalah akte kelahiran harus wajib sebagai warga kota Surabaya. Tapi masalahnya hingga sampai saat ini masih kita temukan di sekitar masyarakat, bahwa sebenarnya anak ini pintar tapi karena dari keluarga yang kurang beruntung, maka perhatian orang tua terhadap anaknya terutama untuk mengurus persyaratan sekolah itu sampai tertinggal. Salah satu syarat mutlak dan wajib adalah akte kelahiran.

“Akhirnya mau tidak mau ketika pendaftaran untuk SD dibuka baru bingung cari akte. Pada saat tiba-tiba pendaftaran sudah tutup dan tidak ada jatah bangku lagi, akhirnya mau tidak mau harus ke swasta. Padahal swasta itu pasti membutuhkan biaya, sedangkan anak ini dari keluarga kurang beruntung,” tuturnya.

Anggota Komisi C yang terkenal humanis kepada setiap masyarakat ini menambahkan, maka solusinya saya minta dan saya tekankan pada teman-teman KSH, baik RT dan RW agar jauh hari sudah mendeteksi atau mendata ada berapa anak di RT yang harus dicover pembiayaan supaya bisa sekolah. Itu yang akan kita jalankan supaya kita sebagai masyarakat sama-sama aktif untuk mengawal hal ini.

Sukadar juga mengungkapkan, selama tidak ada masukkan dari bawah akar rumput maka kami tidak akan tahu persoalan yang ada dibawah. Dalam hal ini dia menjelaskan bahwa posisinya adalah untuk mengadvokasi. Kalau yang tidak bisa diadvokasi karena sudah terlanjur sekolah paling tidak dicarikan lewat Program Indonesia Pintar (PIP).

“Karena ada 2 jalan terkait PIP dan KIP. Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu hanya bisa diusulkan lewat birokrasi sekolah yang mengusulkan ke dinas, lalu dinas mengusulkan ke Kementrian. Berbeda dengan Program Indonesia Pintar (PIP), karena kalau PIP itu jalurnya lewat politik,” ungkapnya.

Sukadar juga mengatakan, bahwa Mbak Puti utusan PDIP yang telah kami dudukan di Komisi 10 DPR RI yang telah menganggarkan untuk mengusahakan PIP.

“Kami yang di Surabaya dapat support dari sana, dengan PIP ini kami bisa meringankan beban orang tua murid,” jelasnya.

Dalam hal ini, Sukadar pun menambahkan, bahwa di wilayah Kecamatan Sawahan hampir merata yang sudah menerima PIP. Banyak dari relawannya juga pegang yang sama-sama dari komunitas Putri Guntur Soerkarno.

“Jadi, garda Putri Guntur Soerkarno itu sebuah komunitas yang dibentuk oleh Mbak Puti. Mereka ini sebagai kaki tangan Mbak Puti untuk turun langsung ke masyarakat. Dan minimal kita itu tanya di wilayah ini sudah dapat PIP belum, bahkan teman-teman bikin laporan kalau ada yang belum dapat PIP. Minimal ada pemerataan, dan ini juga sebagai ucapan terimakasih terhadap masyarakat yang selalu setia terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini,” terangnya.

Politisi dari Fraksi PDIP DPRD Surabaya ini juga menyampaikan pesan untuk masyarakat terkait BPJS dan Pendidikan. Menurutnya ketika ada keluhan terkait dengan kebijakan Pemerintahan Kota Surabaya maka bisa langsung mengadu ke Fraksi dan dirinya mengatakan bahwa Fraksi PDIP DPRD Surabaya selalu terbuka untuk seluruh masyarakat selama di hari kerja.

“Biar Fraksi yang menugaskan kita untuk menangani dan mengedukasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dari kita. Karena Fraksi PDIP DPRD Surabaya selalu terbuka untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya.