Surabaya | AbangPutih.com – Bertempat di kawasan Sedayu, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, H. Budi Leksono, S.H., Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menyapa para kader, RT/RW dan ratusan warga setempat dalam penjaringan aspirasi masyarakat pada Reses Tahun Sidang ke-1 Masa Persidangan ke-3 Tahun Anggaran 2025.
Dalam reses kali ini, H. Budi Leksono atau yang biasa akrab disapa Haji Buleks memaparkan dan memberikan edukasi ke seluruh masyarakat terkait penguatan ideologi Pancasila serta menampung aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, ideologi Pancasila itu sangat penting dalam menjaga keutuhan serta persatuan dalam berbangsa dan bernegara.
“Jadi, yang jelas ideologi itu Pancasila. Termasuk juga ideologi kepartaian, karena kita ini sudah ditugaskan untuk mengawal seluruh program-program kerakyatan agar selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Untuk melihat, mendengar dan harus bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kerakyatan,” ujarnya saat diwawancarai awakmedia usai reses, Jum’at (16/05/2025) malam.
Haji Buleks mencontohkan salah satu contoh yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), SWK (Sentra Wisata Kuliner), permasalahan pendidikan dan lainnya. Karena menurutnya, sebagai kader jangan sampai tidak tahu terhadap segala solusi permasalahan-permasalahan masyarakat.
“Pancasila dan UUD 1945 itu sudah jelas sangat otomatis, tapi dari pemaparan ideologi Pancasila ini untuk lebih menanamkan dan memberikan wawasan. Ibarat kata ‘ojo turu tok’ karena kita harus selalu turun ke bawah dan harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat,” katanya.
“Termasuk program dari dakel (dana kelurahan) dan pokir-pokir (pokok pikiran), teman-teman harus paham. Karena jangan sampai tahunya tiba-tiba sudah dibangun trus jomplang,” imbuhnya.
Menurut Haji Buleks, sebagai kader partai itu disamping bisa memberikan edukasi, juga harus bisa memberikan solusi. Contohnya suatu jalan di Morokrembangan RW 06 itu semrawut jalannya, tapi kalau hal yang paling terpenting didahulukan maka yang jomplang tidak banjir dan ini harus ada penataan wilayah yang sudah ter-siteplan.
“Sehingga bisa tahu mana yang terlebih dahulu didahulukan agar bisa lebih tertata, karena kita juga harus bisa memberikan wawasan seperti itu sebagai kader partai. Untuk bisa mengawal seluruh program-program kerakyatan, termasuk UMKM dan usulan-usulan pembangunan, karena kita juga harus selalu tetap hadir ditengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam penjaringan aspirasi masyarakat ini Haji Buleks disambati oleh warga bantaran Sungai Kalianak yang terdampak dibongkarnya bangunan tempat tinggalnya kemarin akibat normalisasi sungai, karena menurut Pemerintah Kota dianggap bangunan liar namun telah berdiri selama berpuluh-puluh tahun.
Dalam hal ini, dirinya sebagai Anggota DPRD Surabaya menegaskan akan selalu berpihak terhadap kepentingan rakyat dan juga berharap yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat Surabaya.
“Jadi apapun itu, ini adalah suatu bentuk pembenaran karena saluran air itu kan yang paling utama untuk penanggulangan juga mengantisipasi banjir, dan resikonya itu sudah jelas,” jelasnya.
“Tapi setidaknya apapun itu juga, kami akan tetap mengawal yang terbaik dengan memperhatikan dampak-dampak sosial yang menjadi harapan masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Kota,” tambahnya.
Disamping itu dalam reses kali ini, Haji Buleks juga disambati warga persoalan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), hal itu dikarenakan ada bedah rumah yang tidak kunjung direalisasikan meskipun sudah lama pengajuannya ke Pemerintah Kota.
“Sedangkan terkait Rutilahu untuk warga Surabaya, kalau pun menjadi target Walikota untuk dikerjakan secara menyeluruh, kami berharap tidak ada pengecualian. Karena Rutilahu ini memang diprioritaskan bagi warga yang memang benar-benar sangat tidak mampu. Tapi dari reses ini selain bisa memberikan wawasan dan edukasi, akan tetap kami tampung untuk disampaikan ke Pemerintah Kota agar menjadi pertimbangan,” terangnya.
Sedangkan terkait UMKM, Haji Buleks selaku Anggota Komisi B yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan pesan kepada seluruh pelaku UMKM di Kota Surabaya yang telah berada di SWK, agar jangan meninggalkan SWK bagi yang sudah memiliki lapak.
“Agar tempatnya bisa menjadi jujugan masyarakat dengan kenyamanan dan segala fasilitas yang telah difasilitasi Pemerintah Kota, dan sebagai pelaku UMKM harus selalu bisa menyajikan inovasi menu-menu yang menarik serta higienis dengan tetap menjaga kebersihan,” ucapnya.
Haji Buleks pun berinisiatif akan mengusulkan membuat perda untuk SWK, agar ada kepastian jarak antara kafe-kafe modern lain supaya ada batasan. Hal itu bertujuan demi menjaga perputaran perekonomian bagi pelaku UMKM yang ada di SWK seluruh Kota Surabaya.
“Justru mereka ini yang memiliki kafe-kafe modern bukan orang miskin. Lha wong sewa tanahnya saja itu sudah kelihatan sangat luas kok dan hampir menguasai, tapi saya harap jangan dekat SWK. Dan seharusnya mereka yang memiliki kafe-kafe modern ini harus berani bayar pajak,” tegas Haji Buleks.
Haji Buleks pun mendorong agar Pemerintah Kota selalu ikut aktif melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM, agar selalu diberikan wawasan dan strategi dalam memajukan para pelaku UMKM.
“Apakah dengan melalui konten digitalisasi atau dengan cara strategi lainnya. Misalnya juga, bakul rujak itu juga bisa viral ramai dikunjungi pembeli, itu karena menyajikan inovasi menu-menu menarik yang kreatif. Nah ini sangat perlu di era modern yang serba digital ini,” tuturnya.
Haji Buleks pun menambahkan, bahwa kepedulian Pemerintah Kota, baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam mendorong UMKM supaya lebih maju itu memang sangat diperlukan.
Termasuk dengan adanya e-commerce yang diberi nama E-Peken (Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) yang merupakan aplikasi milik Pemerintah Kota untuk melakukan pemesanan barang pada toko online yang tersedia pada tiap Kecamatan di Kota Surabaya. Karena menurut Haji Buleks, aplikasi E-Peken ini tidak hanya jadi sarana pemberdayaan ekonomi dan membantu masyarakat, melainkan juga khususnya bisa juga untuk mendorong para para pelaku UMKM supaya lebih meningkat perekonomiannya.
“Jadi, yang namanya pemulihan ekonomi kerakyatan atau meningkatkan taraf perekonomian ini merupakan PR, dan tanggungjawab kita bersama sebagai warga Kota Surabaya,” pungkasnya.